(1)         Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(2)         Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

a.      penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

b.      pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;

c.      pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan  daerah;

d.      pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan

e.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)         Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan pengoordinasian dan kebijakan teknis daerah.

(4)         Penjabaran tugas pokok Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:

a.      membantu bupati dalam penyusunan kebijakan daerah;

b.      memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada bupati;

c.      mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;

d.      mengoordinasikan pelaksaan tugas SKPD;

e.      mengoordinasikan penyusunan program kerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi kinerja daerah;

f.        mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBD;

g.      membina administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi, dan ketatalaksanaan;

h.      membina dan  mengelola sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah;

i.        mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, pedoman, dan petunjuk teknis guna kelancaran pelaksanaan tugas daerah;

j.         mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;

k.      menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah;

l.         melakukan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD;

m.    membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan DP3;

n.      melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.