(1)    Bagian  Pemerintahan Umum  dan  Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan, pedoman, petunjuk umum, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengembangan otonomi daerah, kerjasama daerah dan pertanahan.

(2)     Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

a.  pelaksanaan   pengumpulan  bahan  penyusunan pengaturan pembinaan penyelenggaraan  pemerintahan umum;

b.  pelaksanaan      pengumpulan     bahan    penyusunan       kebijakan  penyelenggaraan  dan pengembangan otonomi daerah dan kerjasama daerah;

c.  pelaksanaan  pengumpulan  bahan  penyusunan  pedoman dan petunjuk umum pembinaan pertanahan.