(2) Penjabaran tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;

b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan   pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

c. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

d. memimpin dan mengoordinasikan  pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;

e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;

f. melaksanakan pengembangan, penyuluhan, kesamaptaan dan pelayanan penunjang pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan pengembangan sumber daya personil Satuan Polisi Pamong Praja melalui penyuluhan dan kesamaptaan;

h. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sesuai Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati;

i. melaksanakan pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;

j. melaksanakan survey lapangan untuk pemberian rekomendasi dalam proses perijinan;

k. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja/ Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;

m. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk     memberikan DP3;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.